Zoom Meeting Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Strategi terhadap Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Gede Rejasa, SE, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda I Gusti Bagus Rony Ariyana, SH dan Penyuluh Bencana Gde Darma Setiawan, S.Sos mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Strategi terhadap Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pukul 14.30 WITA - selesai. Rapat dipimpin oleh Wakil Koordinator Pengendalian Operasi Satgas Penanganan PMK, Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja.
Adapun hasil rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Bali masih termasuk salah satu dari 9 Provinsi Zero Reported Cases, sementara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat menduduki 3 besar kasus PMK tertinggi di Indonesia.
2. Kasus aktif nasional konsisten menunjukkan tren penurunan, namun tetap diperlukan biosecurity ketat agar penularan semakin dapat ditekan
3. Terdapat 5 strategi utama penanganan PMK yaitu Biosecurity, pengobatan, vaksinasi, potong bersyarat, vaksinasi, dan ditambah dengan testing.
4. Lingkup pelaksanaan biosecurity ada desinfeksi kandang dan lingkungan peternakan, pengawasan lalu lintas hewan dan produknya, pengaturan buka tutup pasar hewan, dan penyebarluasan KIE tentang PMK ke berbagai media.
5. Dalam penekanan Biosecurity di pelabuhan laut dan udara diharapkan PT. Pelindo agar setiap pelabuhan dilengkapi lorong desinfeksi dan untuk PT. Angkasa Pura memastikan agar setiap bandara dilengkapi karpet desinfeksi.
6. Total akumulasi dukungan logistik dari satgas pusat untuk daerah dari tahap I dan tahap II adalah:
-208.660 set APD
-842 set alat spray
-625.981 set masker
-208.660 set handsanitizer
-136.602 set desinfektan.
7. Capaian dan kinerja vaksinasi: target suntikan minimal 30 ekor/hari, satu tim vaksinator berjumlah 3 orang (petugas vaksinasi, petugas pencatat data, dan petugas handling/spraying. Dengan datangnya tambahan vaksin, diharapkan provinsi dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
8. Nominal bantuan pemotongan bersyarat yaitu:
-Rp 10.000.000 untuk sapi dan kerbau
-Rp 1.500.000 untuk kambing dan domba
-Rp 2.000.000 untuk babi.
Dengan catatan sudah memenuhi syarat seperti kasus ternak sudah dilaporkan di iSHIKNAS juga surat-surat keterangan dari dokter hewan berwenang.
9. Latar belakang adanya asesmen penanganan PMK adalah adanya gap dalam penanganan PMK antar daerah, asesmen bertujuan untuk meningkatkan performa Satgas Daerah dalam mempercepat penanganan PMK, hasil asesmen akan dirilis mingguan dalam bentuk google form dengan menunjuk 1 PIC yang menginput data dari setiap Satgas Daerah. Pelaporan dilakukan setiap Sabtu maksimal pukul 12.00.
10. Arahan Kasatgas Monev yaitu dengan 3 cara: 1). Dengan melakukan webinar sebelum turun ke daerah untuk menyamakan persepsi, 2). Langsung mendatangi Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 3). Bilamana cara 1 dan 2 tidak ada perubahan signifikan dalam penurunan kasus PMK, maka Satgas PMK Nasional akan memberikan Surat Atensi ke Kementrian terkait.
11. Usul dari BPBD Provinsi Bali agar Bali yang dianggap spesial dan istimewa selaku tuan rumah pehelatan G20 perlu pendampingan yang berkelanjutan dari pusat.