Sosialiasasi Perbup 79 tahun 2017 tentang Standar Oprasional Prosedur Manajeman Pengamanan Informasi Digital di Lingkup Pemkab Buleleng

Singaraja, 7 Nopember 2018.

Digelar Sosialiasasi Perbup 79 tahun 2017 tentang Standar Oprasional Prosedur Manajeman Pengamanan Informasi Digital di Lingkup Pemkab. Buleleng yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfosandi Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Dinas Pertanian Kab. Buleleng (6/11/18)  yang dihadiri oleh anggota tim percepatan implementasi e-government Kab. Buleleng 2017, anggota relawan TIK bali, serta undangan dari SKPD di Pemkab. Buleleng. Dibuka oleh Kabid e-Government, Ngakan Gde Dwi Dharma Yudha, SE, MPA didampingi Kabid Persandian Putu Gopi Suparnaca, S.Sos. Dalam sambutannya Kabid e-gov, Ngakan menjelaskan penerapan e-Government di Pemkab Buleleng yang sudah berjalan harus mulai memperhatikan faktor security/keamanan, karena keamanan merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan TIK dan e-Government. Keamanan informasi ini meliputi keamanan infrastruktur, aplikasi/software, SDM serta yang lainnya terkait dengan layanan teknologi informasi. Dengan sosialisasi iinidiharapkan agar semua pihak memiliki pemahaman tentang pentingnya keamanan informasi dalam mendukung implementasi e-government di Pemkab. Buleleng sehingga pelayanan publik di Kab. Buleleng semakin baik dan meningkat.

Pembicara dari Relawan TIK Bali, I Gede Putu Krisna Juliharta, ST., M.T. dalam paparannya menyampaikan pentingnya keamanan informasi dalam penerapan TIK,  ada 3 aspek dalam keamanan informasi antara lain confidentiality (kerahasiaan) : informasi hanya dapat diakses oleh yang berwenang; integrity (integritas) : informasi hanya dapat diubah oleh yang berwenang; availability (ketersediaan) : informasi dapat selalu tersedia untuk diakses oleh yang berwenang. Ada beberapa isu terkini menyangkut keamanan informasi diantaranya serangan virus ransomware dan wannacry/petya. Menurutnya yang terpenting dari isu masalah security adalah penanganan terhadap insiden, artinya kita bisa mengambil tindakan cepat dan tepat terhadap insiden yang terjadi menyangkut keamanan informasi. Agar faktor security lebih terjamin, maka dari segi infrastruktur harus lebih terintegrasi sehingga celah keamanan lebih mudah dianalisa. Menurut Krisna untuk transaksi kantor / dinas sebisa mungkin lewat jaringan kabel, karena jaringan kabel lebih aman. Dan yang sangat penting adanya backup/cadangan terhadap data dan informasi sehingga apabila terjadi insiden keamanan informasi bisa segera ditangani dan diipulihkan kembali. Audit TIK juga bisa dilakukan baik dengan index KAMI maupun Cobit untuk menemukan berbagai celah keamanan.